Masuknya gula rafinasi ke pasar lokal membuat harga gula lokal anjlok dan para petani tebu gelisah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mesti bergerak cepat untuk memeriksa para pengimpor gula rafinasi tersebut.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi (F-PD), Selasa (24/9). “Jadi sebenarnya KPPU harusnya memeriksa untuk masalah ini, jangan sampai mereka membuat sindikat sendiri untuk menentukan harga sendiri. Itu perlunya ke arah sana,” kata Atte. Setidaknya ada 9 perusahaan nasional yang mengimpor gula kemudian memproduksinya untuk keperluan industri. Kuotanya 3 juta ton.

Namun, lanjut Atte, para importir itu hanya merealisasikan 70% saja, atau sekitar 2 juta ton. Gula impor tersebut dikhususkan untuk industri, seperti produsen makanan dan minuman, serta hotel dan restoran. “Seperti air, gula rafinasi itu mengalir ke mana saja dia dibutuhkan.” Ketika gula impor melimpah, ia akan masuk ke pasar tradisional. Saat yang sama, produksi gula lokal masih belum memenuhi target.

Seperti diketahui, produksi gula lokal tahun ini hanya mencapai 2,58 juta ton (95,6%) dari target 2,7 juta ton. Target produksi gula tersebut sudah mencakup produksi gula dari pabrik milik BUMN. Menurut Atte, sebetulnya sudah ada Peraturan No.28 yang dikeluarkan Menteri Perdagangan soal penetapan harga patokan petani gula kristal putih. Kini, di pasaran harga gula lokal Rp 9.500. Sedangkan gula impor Rp 6.500. Jelas, fakta ini merusak harga pasaran di dalam negeri.

Audit terhadap merembesnya gula impor ke pasar lokal tentu harus dilakukan. “Berapa yang harus dihasilkan, berapa yang harus dikonsumsi, kemudian berapa pula sisa stok yang ada. Nah, data itu harus sama antar-instansi pemerintah. Jangan yang satu dengan yang lain berbeda,” keluh Atte.

Mungkin dibutuhkan lembaga independen yang khusus mengaudit masalah ini, sehingga hasilnya menjadi patokan bersama. “Contoh, antara Kementerian Perindustrian dengan Kemeterian Pertanian itu tidak sama datanya. Selalu ada selisih,” ungkap Atte. (mh)/foto:iwan armanias/parle.